Tadi malam(6/10/2012) KPK "diserbu" polisi. Agendanya menangkap Kompol Novel Baswedan atas tuduhan pidana penganiayan/ pembunuhan terhadap warga Publik, KPK & sejumlah tokoh kaget. Ramai-ramai dukung Novel agar tidak ditangkap polisi. Sementara polisi berdalih punya "dasar hukum" yang kuat Apapun yang dijadikan alasan oleh polisi dari Polda bengkulu itu, publik tidak akan percaya bahwa upaya penangkapan Novel itu murni pidana
Siapa pun yang paham tentu tidak bisa terima alasan Polda bengkulu itu. Momentumnya bersamaan dgn 'konflik KPK vs Polri' . Nuansanya politis yang dilihat dan dirasakan publik : tindakan polri ini terkait dengan 'operasi balas dendam' institusi POLRI terhadap KPK Atau jika dilihat lebih sempit : Ini mungkin usaha balas dendam Irjen Djoko Susilo terhadap Novel cs penyidik KPK yangg tangani kasus korupsi DS, Serangan ' operasi balas dendam' DS pada kasus Novel Baswedan ini, diduga hny merupakan bagian kecil dari skenario besar yang ada
Publik pernah diinfokan bahwa pimp & pejabat2 KPK telah disadap, ditesuluri latar belakang, dicari kesalahan-kesalahnnya termasuk keluarganya Pokoknya, pejabat-pejabat KPK & keluarga sekarang 'jadi target operasi' balas dendam ini. Sejumlah 'bukti-bukti kejahatan' para pejabat KPK sudah terkumpul, Bukan hal yang sulit bagi Polri untuk cari bukti-bukti kesalahan/pidana pejabat-pejabat KPK. Bisa didapatkan dari mana saja, termasuk dari mantan pejabat-pejabat KPK
Sekarang Polisi hanya tinggal keluarkan satu per satu 'senjata' yang sudah diperoleh untuk menjerat pejabat-pejabat KPK termasuk pimp KPK jilid 3 ini, Zulkarnain, Adnan, Bambang Widjajanto dst adalah target yang mudah dijerat karena mereka pasti punya 'bnyk dosa' di masa lalu, Apalagi pejabat KPK yang lain. Sejumlah pejabat KPK diduga banyak terima suap dalam bentuk orderan penanganan kasus atau petieskan kasus-kasus tertentu. Jika situasi seperti ini terus terjadi, maka dampaknya : KPK hancur. Inilah yang menjadi kekhawatiran rakyat selama ini, Siapa yang bisa menyelamatkan KPK dari ancaman seperti ini? Hanya Presiden. Apakah presiden mau? Mau, tapi TIDAK GRATIS !
Apakah yang dilakukan polri dalam rangka menangkapi pejabat2 KPK yang diduga punya kasus pidana itu, salah? Melanggar hukum? TIDAK. Lalu dimana kesalahan Polri jika melakukan penangkapan pejabat2 KPK itu? Hanya masalah etika. Tidak etis ! Apakah Polri akan mundur karena alasan etis terhadap KPK itu? TIDAK. Kenapa? Karena Polri juga merasa KPK tdk etis dalam kasus korlantas
Polri bisa berdalih : Jika KPK tidak pake etika dalam tangani kasus korupsi Korlantas, Polri juga bisa tidak pakai etika dlm kasus-kasus KPK
Nah, repotkan? Mau bilang apa? Siapa yang rugi? Polri? KPK? Tidak. Rakyat dan negara inilah yg rugi. Siapa yangg untung? Presiden ! KPK yang bakal babak belur tentu akan gunakan segala cara untuk selamatkan pejabat-pejabat dan institusinya. Pers & tokoh-tokoh akan bantu. Efektif?
Efektif tidaknya perlawanan KPK menghadapi 'serangan' Polri ini diragukan. Polri punya pijakan yang kuat : penegakan UU atau hukum. Bagaimana KPK, publik atau media bisa cegah polri jika tindakannya dengan dalih penegakan hukum, meski sasarannya adalah pejabat2 KPK
Tuduhan bahwa tindakan Polri terhadap KPK itu adalah tidak etis atau politis akan mudah dipatahkan polri.
Tuduhan bahwa Polri lakukan kriminalisasi juga gampang ditangkis : ada tindakan kriminal /pidana atau pelanggaran hukumnya kok
Tuduhan bahwa dasar hukum dari tindakan Polri itu tdk kuat, mengada2 atau keliru, dgn mudah dijawab : biarkan pengadilan yg memutuskan !
Apa solusinya ? KPK minta perlindungan presiden ? mahal harganya. Knp? ketua KPK sdh bilang :
KPK tidak butuh dukungan DPR & Presiden !
Ucapan Ketua KPK Samad bahwa KPK tidak perlu dukungan DPR dan Presiden banyak dimuat oleh media-media nasional. Samad mau jilat ludah sendiri ? KPK minta perlindungan DPR atau Presiden dalam hadapi serangan Polri tentunya tidak gratis. Tidak akan dengan mudah diberikan. Banyak syaratnya Baru pejabat sekelas penyidik KPK sekelas Novel yang mau ditangkap, KPK sudah goyang. Apalagi adnan, zulkarnain atau BW yg ditangkap? Sementara itu dukungan rakyat tdk akan bisa diraih KPK seperti Kasus Cicak vs Buaya kemaren. Knp? Krna kinerja KPK skrg tdk bagus-bagus amat.
Ujung2nya KPK akan menyerah. Terpaksa deal khusus dgn DPR atau Presiden. KPK terkooptasi dan jadi kolaborator DPR atau Presiden
Jika DPR tdk mampu hentikan serangan Polri i.r.o penegakan hukum dan tangkapi para pejabat KPK ini, KPK terpaksa minta bantuan Presiden, Hanya Presiden yang bisa perintahkan KPK untuk stop tangkapi pejabat KPK. Tidak ada institusi lain yang bisa.
Jika itu terjadi maka, Presiden dengan mudahnya minta konsesi-konsesi ke KPK agar KPK jalankan / amankan agenda-agenda khusus istana. Mampus kita !
Apa agenda utama presiden yg mungkin diperintahkan utk diakomodasi/dijalankan KPK?
- Pertama : paksakan tersangkakan anas urbaningrum, selamatkan andi, ibas, cikeas dst.
- Kedua : usut & tangkapi semua lawan2 politik SBY
- ketiga : Stop Century. Kedua : kasus Hartati dilokalisir. Jangan usut korupsi 1.5 T kredit mandiri ke JIEC yang mengalir ke Pilpres 2004
- Keempat :( belum kami dapatkan infonya). Apakah KPK seperti ini yg kita inginkan ?? KPK yang jadi wayang dan budak istana???
Inilah yg kami khawatirkan : KPK terjebak. Terjebak umpan dan terburu nafsu tangani kasus korupsi Korlantas demi pencitraan & pesanan hanya 1 solusi yg bisa selamatkan KPK dari skak mat jebakan politik ini. Dukungan rakyat yang luas. Yang lebih besar ketimbang cicak vs buaya, Bisakan KPK menggalang dukungan yg lebih besar dibandingkan saat Cicak vs Buaya dulu? Saya tdk yakin. KPK jilid 3 kinerjanya parah. Lalu bagaimana cara menyelamatkan KPK yang akan jadi kolaborator / budak istana nantinya ini? Belum tahu. Mari kita fikirkan bersama-sama.
Saran kami : untuk sementara KPK cooling down dulu. Jangan bertindak gegabah. Samad tutup mulut dulu. Jangan suka bikin statement yang tak perlu, Tinggalkan gaya LSM yg melekat pd pimp KPK. Ini pertarungan politik tingkat tinggi. Bukan konsumsi media. Demi menyelamatkan KPK. KPK tdk bs seenaknya terbitkan SK angkat 28 penyidik asal Polri utk jadi pegawai tetap KPK. Itu langgar UU No. 2 /2002. Duh ! Sekian
Story By @TrioMacan2000
0 komentar:
Posting Komentar